Nasib Nelayan

 Mereka yang Kian Tercekik…

Ahmad Arif dan Maria Hartiningsih

Sejak umur 10 tahun Boris sudah menjadi nelayan. Hari-harinya dihabiskan di lautan, melawan ganas ombak pantai utara Indramayu. Hingga usianya mencapai 60 tahun, Boris masih melaut. Namun, kerja kerasnya nyaris tak menghasilkan apa-apa, kecuali lilitan utang.

Sampai mati utang saya tak akan bisa terbayar,” ujarnya suatu siang, di kantor koperasi Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat. “Itulah warisan saya kepada anak cucu.

Utang Boris Rp 17 juta kepada pedagang bahan bakar minyak (BBM), dan Rp 1,4 juta kepada bank. Dengan hanya jadi buruh nelayan di Kapal Sri Mulya, Boris sama sekali tak punya bayangan bagaimana mengangsur utang-utangnya.

Hidup Boris diperparah oleh naiknya biaya bahan bakar minyak. Menurut Boris, sekali melaut selama seminggu, dibutuhkan biaya Rp 4,8 juta, terdiri dari biaya BBM sekitar Rp 3 juta, es Rp 800.000, makan dan rokok 10 awak kapal Rp 1 juta. Sedangkan nilai jual ikan yang diperoleh hanya Rp 6 jutaan.

Keuntungan sekitar Rp 1,2 juta itu dibagi untuk pemilik kapal dan 10 awak kapalnya. “Rata-rata awak kapal hanya dapat Rp 50.000 selama seminggu bekerja, tapi tak jarang kami pulang tanpa hasil,” kata Boris.

Untuk mengurangi biaya BBM, kata Boris, banyak nelayan memakai campuran minyak tanah dan oli. Dengan itu, biaya BBM bisa ditekan, tetapi mesin kapal menjadi mudah hancur.

“Sebentar lagi KM Sri Mulya tak akan sanggup melaut lagi. Saya enggak tahu mau kerja di mana lagi,” kata Boris, yang hanya sekolah sampai kelas I SD.

Rantai kemiskinan

Gelombang di laut menjadi seperti gelombang hidup Boris. Setelah menjadi nelayan dengan perahu layar kecil selama bertahun-tahun, pada awal 1990-an, Boris mulai membeli perahu mesin dengan panjang lunas hingga 10 meter.

Usaha Boris mencapai titik balik menjelang akhir tahun 2004. Pergantian presiden diringi kenaikan harga BBM hingga dua kali membuat biaya operasional melambung, sementara harga ikan tidak bergerak. Padahal biaya BBM merupakan 70 persen dari seluruh total operasi. Persaingan di laut juga semakin ketat karena jumlah nelayan di pesisir utara Jawa membengkak.

Semua ini masih ditambah dengan berkurangnya ikan sampai 70 persen akibat kerusakan pulau karang yang makin parah.

Boris tak sendiri. Ratusan nelayan di Eretan Kulon mengalami hal yang sama.

Pada awal tahun 2004, Sukmara (58) berutang Rp 50 juta kepada bank untuk membeli perahu dan peralatan lainnya. Ketika harga BBM melonjak, ia baru mengangsur Rp 16 juta.

Penghasilan di laut yang tak bisa lagi diharapkan membuat banyak nelayan di Eretan Kulon menjadi pekerja bangunan, atau menganggur di rumah dengan mengandalkan setoran istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

Sekretaris KUD Nelayan Mina Bahari, Royani (37), mengatakan, pada tahun 2003, jumlah TKW dari Desa Eretan Kulon hanya sekitar 50 orang, sekarang mencapai 950 orang.

Namun, bukan berarti masalah selesai. Justru masalah baru muncul. Dasiri (23), ibu satu anak, nekat merantau ke Malaysia setelah pendapatan suaminya, Endik (28), sebagai nelayan tak lagi bisa menopang hidup keluarga.

Untuk modal berangkat Dasiri berutang kepada rentenir Rp 1 juta. Seharusnya, setahun pertama sudah mengembalikan uang Rp 2 juta, tetapi belum terbayar sepeser pun. Sumini pergi sejak Lebaran dua tahun silam, tetapi sampai sekarang belum pernah mengirimkan uang. “Belum tahu kerja apa dia di Malaysia,” kata Sariah (50), mertua Dasiri.

Ketimpangan pembangunan

Tampaknya bukan perubahan iklim yang melindas Boris dan nelayan lainnya, tetapi model pembangunan yang timpang. Pada tahun 2003, jumlah perahu nelayan dengan panjang lunas 11 meter sebanyak 150 sekarang tinggal 45. Perahu kecil dengan panjang lunas 6 meter sekarang tinggal 600 unit dari 800 unit pada tahun 2003.

Kredit macet di KUD juga makin tinggi, mencapai Rp 150 juta tahun 2006, sedangkan total kredit macet mencapai Rp 250 juta. “Kalau terus terjadi, bagaimana koperasi bisa hidup?” ungkap Royani.

Perubahan iklim, walaupun pasti, belum terasa pengaruhnya bagi nelayan di sana.

Tata Mustasya, Staf Kebijakan dan Advokasi Oxfam GB-Indonesia, mengingatkan, ada dua masalah lain yang harus jadi perhatian, yaitu mekanisme perdagangan yang tidak adil dan kemiskinan. Perubahan iklim mungkin akan memperparah kelompok rentan ini, tetapi tanpa perubahan iklim pun mereka telah tersisih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s